UJIAN NASIONAL DI HAPUS ?

UJIAN NASIONAL DI HAPUS ?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan menghapuskan sementara ujian nasional terhitung sejak tahun 2017.

Keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres," kata Muhadjir dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, di Jakarta Jumat (25/11/2016).

Meski dihapus kata Mendikbud tetap akan ada ujian akhir bagi siswa yang dilakukan oleh pemerintah setempat.Sistem disentralisasi ujian akhir ini jauh lebih baik menurut Muhadjir.

Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi.

Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

"Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Mendikbud menjelaskan UN baru akan digelar kembali jika fasilitas pendidkan di Indonesia sudah merata.

Saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan fasilitas di 20.000 sekolahan di Indonesia.

"Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment," tegasnya.

"Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,"ujarnya.

Sekolah-sekolah yang rusak lanjut Mendikbud juga akan diperbaiki fasilitasnya hingga standar untuk menerapkan pola pendidikan karakter dengan sistem full day school.

Siswa juga akan dididik optimal pada hari Senin-Jumat dan akan diliburkan pda hari Sabtu dan Minggu.

Lebih jelasnya, inilah poin-pon yang diungkapkan Pak Muhadjir pada media.

1.    Ujian Nasional akan dimorotarium, alias dihentikan (untuk sementara). Jadi pada tahun 2017, tidak akan ada UN.

2.    Presiden Jokowi sendiri sudah bertemu dengan Pak Muhadjir (25/11), dan pada prinsipnya, beliau telah setuju. Jadi sekarang pemerintah tinggal menunggu keluarnya Inpres, sebagai formalitas keputusan peniadaan UN ini.

3.    Apakah ini berarti kamu yang duduk di bangku terakhir SMA atau SMP bisa bebas merdeka dari ujian akhir? NGGAK, TUH! Tetap  ada ujian di akhir masa sekolah, tapi bukan Ujian Nasional yang dilakukan serentak dan sama di seluruh Indonesia, melainkan ujian yang dilakukan secara desentralisasi.

4.    Maksud dari "ujian yang dilakukan secara desentralisasi" adalah, ujian bagi siswa SMA, SMK dan sederajat merupakan wewenang provinsi. Artinya, bagian pendidikan masing-masing provinsi, lah, yang menentukan ujiannya. Sementara untuk SD dan SMP, yang menentukan adalah level kota/kabupaten.

5.    Dengan kata lain, ujian akhir SMA di DKI Jakarta akan berbeda dengan di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, atau provinsi lainnya.

6.    Namun Pak Menteri juga menekankan bahwa pelaksanaan ujian akhir yang BUKAN UJIAN NASIONAL ini  tetap akan ada standarnya. “Pelaksanaannya tetap standar nasional. Badan Standarisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, dan mengendalikan prosesnya,” ujar Pak Muhadjir, seperti yang dikutip detik.com.

7.    Salah satu keuntungan ditiadakannya UN adalah nggak ada lagi keribetan untuk mengirimkan puluhan ribu soal ujian ke pelosok Indonesia dengan dikawal polisi.

8.    Kalau dipikir-pikir, peniadaan UN bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah, meminimalisir kebocoran soal, serta berbagai kendala teknis lainnya. Pasti tahu, dong, kalau setiap tahun biasanya ada saja sekolah atau daerah yang pelaksanannya heboh tertunda, karena soal ujiannya belum sampai atau rusak?

9.    Kelulusan siswa sendiri bakal ditentukan oleh evaluasi pihak sekolah. Ujian akhir (pengganti UN) hanya menjadi salah satu bahan pertimbangannya.

10. Tetapi sebenarnya, Ujian Nasional (UN) pun memang sudah nggak menjadi patokan kelulusan, kok!

11. Sebelumnya, Pak Muhadjir juga sempat menyampaikan bahwa rencana moratarium ini  juga disebabkan oleh hasil UN. Lho, kok gitu?

12. Jadi, dari hasil Ujian Nasional, pemerintah bisa melihat pemetaan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini hasilnya menyatakan bahwa hanya 30 persen sekolah di Indonesia yang memenuhi standar. Jadi ada sekolah-sekolah yang nilai UN siswanya bagus banget, tapi kebanyakan masih nge-drop.

13. Mendikbud merasa kalau masalah pemerataan pendidikan inilah yang perlu dibenahi, supaya nggak ada ketimpangan. Maka sekarang ini, karena kualitas pendidikan nggak merata, belum ideal kalau negara mengadakan ujian yang levelnya nasional.

14. Gimana mau melakukan Ujian Nasional dengan soal-soal yang sama di seluruh Indonesia, kalau tingkat kemampuan sekolah-sekolahnya masih jomplang?

15. Nah, jika pendidikan di Indonesia sudah merata, menurut Pak Muhadjir, bukan nggak mungkin jika Ujian Nasional akan kembali diadakan.

16. Maka, apakah berarti tahun 2018 UN akan diselenggarakan kembali? “[Tahun 2018] Hampir pasti belum ada [Ujian Nasional],” kata Pak Muhadjir, seperti yang dimuat di detik.com.

Wacana penghapusan atau peniadaan Ujian Nasional memang menimbulkan pro dan kontra. Pengamat pendidikan Bapak M. Abduhzen adalah salah satu pihak yang sangat mendukung penghapusan ini.

Menurut beliau, penyelenggaraan UN lebih banyak nggak efektifnya karena, antara lain, membebani guru sehingga untuk hanya fokus pada UN, memicu kecurangan dari berbagai pihak, dan dianggap nggak berhasil memajukan pendidikan di Indones

Dari hasil rapat kabinet yang dihadiri Presiden, Wapres, dan seluruh jajaran menteri disimpulkan bahwa UN masih diperlukan. Alasannya antara lain:

1. Sebagai alat ukur tingkat pendidikan di seluruh Indonesia. Kalau tidak ada UN, alias tes dengan soal serupa untuk seluruh daerah, akan sulit mengukur sejauh mana level pengetahuan siswa dan perbandingan pendidikan di suatu daerah dengan daerah lain.

 2. Memacu semangat belajar. Jadi kalau nggak ada UN, dikhawatirkan semangat belajarnya jadi kendor, shay!

3. Wapres Yusuf Kalla juga sempat bilang bahwa negara lain di Asia, seperti China, India, dan Korea Selatan pun memakai sistem ujian serentak semacam UN. Jadi, negara lain yang sistem pendidikannya tergolong maju, juga memakai sistem UN.